Politik Etis Meliputi Pengertian, Latar Belakang, Tokoh-tokoh, Tujuan, dan Dampaknya

 

Pengertian Politik Etis

Politik etis merupakan salah satu kebijakan Belanda pada masa penjajahan Indonesia yang berasal kata serapan dari bahasa Belanda, yakni Etische Politiek.Kebijakan ini merupakan suatu pemikiran atau gagasan yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda wajib memakmurkan dan menyejahterakan penduduk tanah jajahannya.Tanah jajahan yang dimaksud disini salah satunya adalah Hindia Belanda atau Indonesia.Oleh karena itu, politik etis merupakan salah satu kebijakan Belanda yang bertujuan mulia dan memiliki dampak yang relatif positif terhadap bangsa Indonesia.

 

Baca Juga: Resensi Meliputi Pengertian, Tujuan, Unsur, Syarat Penyusunan, Struktur, serta Manfaatnya

 

Latar belakang Politik Etis

Pemikiran baru tentang Politik Etis berasal dari kaum sosialis-liberalis yang prihatin terhadap kondisi sosial ekonomi kaum pribumi (inlander). Pada 1863 sistem tanam paksa dihapus dan Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal sehingga modal-modal swasta masuk nusantara.Politik ekonomi ini secara tidak langsung membuka ruang bagi swasta untuk bersatu di usaha-usaha ekonomi di Hindia Belanda. Perkebunan swasta semakin meluas bahkan mencapai wilayah Sumatera Timur.

Tetapi sistem ekonomi ini tidak mengubah nasib rakyat, sebab mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat pribumi. Kondisi buruk kaum pribumi terjadi akibat eksploitasi ekonomi oleh pemerintah dan swasta Belanda khususnya sejak 1870.Kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial pada masa itu umumnya tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap penduduk setempat. Sehingga menimbulkan kritik dari kaum sosialis di Belanda.Tetapi menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat pribumi, yaitu tekanan terhadap rakyat semakin kuat, pembelaan hak rakyat terhadap kapitalisme modern semakin lemah dan kemerosotan kesejahteraan hidup.

 

 

Tokoh-tokoh Politik Etis

Beberapa tokoh Politik Etis antara lain:

1. Mr WK Baron van Dedem
2. Hendrik Hubertus van Kol
3. Peter Brooschof
4. Conrad Theodore van Deventer
5. Walter Baron van Hoevel
6. Fransen van de Futte
7. Perdana Menteri Torbeck
8. Douwes Dekker (Multatuli)

Kritikan tentang kebijakan pemerintah yang menyengsarakan pribumi disampaikan secara resmi pada 1891 dalam sidang Parlemen Belanda oleh Mr WK Baron van Dedem.Ia menuntut agar keuangan Hindia Belanda (koloni) dipisah dari keuangan Belanda (negeri induk) dan ada disentralisasi dalam pemerintahan.Kritikan yang sama disampaikan oleh Hendrik (Henri) Hubertus van Kol, anggota Parlemen dari partai sosialis Belanda (SDAP).

Peter Brooschof (jurnalis De Locomotief) menyatakan bahwa satu abad lebih pemerintah mengambil keuntungan dari penghasilan rakyat dan tidak mengembalikan sepeserpun.Conrad Theodore van Deventer (1857-1915) tokoh liberal menyampaikan kritik melalui artikelnya Een Eereschuld (Hutang Kehormatan) yang dimuat dalam majalah De Gids 1899.Dalam artikel itu menyebutkan dalam kurun waktu 1867-1878, Belanda telah mengambil keuntungan 187 gulden. Keuntungan itu seharusnya dikembalikan pada koloni karena pada dasarnya merupakan hutang kehormatan yang harus dibalas dengan kebijakan politik etis.Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli membuat buku berjudul Max Havelaar, yang dianggap paling berhasil mengubah opini rakyat Belanda melalui tulisannya.

 

 

Tujuan dan Isi Politik Etis

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, politik etis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.Pada saat itu, Belanda menganggap dirinya telah berhutang budi banyak pada bangsa Indonesia. Terutama karena rempah, kopi, dan sumber daya alamnya telah memperkaya Belanda dan membantunya bertransformasi menjadi negara besar di Eropa.Hal ini penting mengingat bangsa Belanda pada saat itu dikuasai oleh kaum progresif yang menginginkan keadilan dan kesejahteraan, bahkan untuk para pribumi di wilayah-wilayah kolonial Belanda.Namun, begitu banyak aspek yang perlu dibenahi untuk dapat mencapai tujuan kesejahteraan penduduk pribumi di tanah jajahannya.Melalui program politik etis, parlementer Belanda melaksanakan misi balas budi kepada bangsa Indonesia dengan memprioritaskan 3 bidang , yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

Edukasi (Pendidikan)

Dalam bidang edukasi, parlementer Belanda wajib memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah.Hal tersebut dilakukan agar rakyat Indonesia dapat memiliki kemampuan dan pengetahuan sebagai modal untuk kemajuan bangsa dan negara.Berdasarkan golongan dan status sosial, parlementer Belanda membagi sekolah menjadi 2 kelas. Kelas 1 ini untuk anak-anak PNS serta orang-orang dengan kekayaan atau kedudukan. Sementara, kelas dua diperuntukkan kepada anak-anak pribumi golongan bawah.

Keseriusan Belanda untuk meningkatkan tingkat pendidikan rakyat Indonesia terbukti di tahun 1901 sudah tersedia 14 sekolah di Ibukota Keresidenan dan 29 sekolah di Ibukota Afdeling.Kemudian, di tahun 1903 parlementer Belanda berhasil membangun 571 sekolah yang tersebar di Jawa dan Madura, yang mana terdiri dari 245 sekolah negeri dan 326 sekolah swasta.Sekolah pada jaman itu memberikan pelajaran kemampuan dasar, seperti membaca, menulis, berhitung, ilmu pengetahuan alam, ilmu bumi, ilmu sejarah, ilmu kedokteran, dan seni.

Berikut ini adalah daftar tingkatan sekolah yang tersedia di masa itu :

• Hollandsch Indlandsche School setara dengan Sekolah Dasar
• Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs setara dengan Sekolah Menengah Pertama
• Algemeene Middlebare School setara dengan Sekolah Menengah Atas
• Kweek School, dikenal juga dengan Sekolah Guru khusus. Di mana sekolah ini diperuntukkan kaum Bumiputera

Di bawah ini adalah beberapa contoh perguruan tinggi yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda :

• Technical Hoges School yang merupakan sekolah tinggi teknik yang kini dikenal dengan IPB atau Institut Pertanian Bogor
• Technische Hoogere School (THS) atau sekolah tinggi teknik yang kini dikenal dengan Institut Teknologi Bandung (ITB)
• Opleiding Van Indische Artsen / sekolah kedokteran
• Rechts Hoogere School. Sekolah tinggi hukum

Selain untuk meningkatkan kompetensi dan juga produktivitas bangsa Indonesia, pemerintah Belanda merasa bahwa pendidikan sangat penting agar nanti Indonesia dapat memerintah dirinya sendiri serta menjalankan perekonomian yang maju dan produktif.

 

Irigasi (Pengairan)

Tidak hanya di bidang edukasi, program politik etis juga menyentuh bidang pertanian, terutama pada bidang pembangunan infrastruktur pengairan dan pendukung lainnya.Dari pembangunan pengairan ini, parlementer Belanda pun menunjukkan kepedulian mereka pada bahan pangan juga mata pencaharian petani.Tujuan program ini yakni supaya kuantitas serta kualitas produk pertanian bisa meningkat. Dengan produktivitas pertanian yang meningkat, harapannya kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat meningkat pula dan komoditas ekspor yang dijual oleh Belanda pun dapat meningkat jumlahnya.

Di tahun 1885, di daerah Demak Berantas telah dibangun irigasi seluas 67.200 hektar. Di tahun 1902, prasarana irigasi tersebut mengalami perluasan menjadi 121.000 hektar.Hingga saat ini, masih banyak infrastruktur irigasi pemerintah Belanda yang bermanfaat dan digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk kepentingan sosial dan ekonominya.

 

Transmigrasi (Perpindahan penduduk)

Transmigrasi adalah salah satu upaya pemerataan jumlah penduduk dan mengatasi kepadatan penduduk dengan mendorong adanya perpindahan penduduk dari pulau Jawa ke pulau lain yang masih sedikit penghuninya.Hal tersebut bertujuan agar daerah lain di luar Pulau Jawa dapat memiliki potensi yang sama dengan Pulau Jawa dan dapat berkembang dengan adanya sumber daya manusia yang memadai.

Selain itu, transmigrasi ini juga akan membawa dampak yang positif bagi penduduk, yaitu dengan terbuka luasnya lapangan pekerjaan, sehingga meningkatkan pendapatan penduduk.Dalam kurun waktu 35 tahun (1865-1900), jumlah penduduk di Pulau Jawa dan Madura mengalami peningkatan hingga dua kali lipat, yang semula terdapat 14 juta jiwa menjadi 28 juta jiwa.Oleh karena itu, dilakukan migrasi pada sebagian penduduk Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, yang pada saat itu kekurangan sumber daya manusia untuk pengelolaan perkebunan.

 

 

Dampak Politik Etis Bagi Indonesia

Apa aja dampak dari politik etis bagi Indonesia? Berikut ini, ada beberapa dampaknya, simak yuk!

• Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan rel kereta api yang memperlancar perpindahan barang dan manusia.
• Pembangunan infrastruktur pertanian dalam hal ini bendungan yang nantinya bermanfaat buat pengairan.
• Berdirinya sekolah-sekolah, seperti Hollandsch Indlandsche School(HIS) setara SD buat kelas atas dan yang untuk kelas bawah dibentuk sekolah kelas dua, Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs (MULO) setara SMP, Algemeene Middlebare School (AMS) setara SMU, Kweek School (Sekolah Guru) buat kaum bumi putra dan Technical Hoges School (Sekolah Tinggi Teknik), School Tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA) sekolah kedokteran.
• Adanya berbagai sekolah mengakibatkan munculnya kaum terpelajar atau cendikiawan yang nantinya menjadi pelopor Pergerakan Nasional, seperti Soetomo mahasiswa STOVIA mendirikan organisasi Budi Utomo.

 

 Baca Juga: Konjungsi Temporal Meliputi Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Contohnya

 

Penelusuran terkait

• isi politik etis
• dampak politik etis
• program politik etis
• tujuan politik etis
• latar belakang politik etis
• politik etis untuk pertama kalinya dicetuskan oleh
• tokoh politik etis
• kebijakan politik etis

Share :