Pengertian Demokrasi Terpimpin Meliputi Ciri-Ciri, Latar Belakang, dan Tujuan
Demokrasi Terpimpin: Pengertian, Ciri-Ciri, Sejarah, dan Dampaknya |
Pengertian Demokrasi Terpimpin
Yang dimaksud dengan Demokrasi terpimpin
adalah suatu sistem demokrasi dimana semua pemikiran dan keputusan
pemerintahan terpusat pada seorang kepala negara atau presiden. Definisi
demokrasi terpimpin dapat diartikan juga sebagai bentuk sistem
demokrasi yang dimana segala kebijakannya pemerintahan diambil dan
dijalankan secara terpusat oleh Presiden. Sehingga dalam sistem ini
warganegara tidak mempunyai peranan yang dominan terhadap segala
kebijakan maupun keputusan jalannya pemerintahan.
Di Indonesia sendiri sistem Demokrasi
Terpimpin ditandai dengan adanya Dominasi Kepala Negara / Presiden dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan yaitu antara tahun 1959 hingga
1966. Saat ini usia Indonesia masih muda sehingga kondisi politiknya
belum stabil.
Sedangkan akhir dari demokrasi terpimpin
berawal dari peristiwa G30S yang melibatkan PKI dan Pihak Militer. Saat
itu Presiden Soekarno dianggap tidak berhasil dalam menyeimbangkan dua
pihak yang memiliki kekuatan besar sehingga terjadinya pemberontakan
PKI. Lalu demokrasi terpimpin berakhir dengan keluarnya Surat Perintah
pada tanggal 11 Maret 1990 dengan memberikan wewenang kepada Jendral
Soeharto untuk mengatasi keadaan saat itu, peristiwa ini dikenal dengan
“Supersemar”, akan tetapi sampai saat ini keberadaan surat perintah 11
Maret 1966 yaitu Supersemar yang asli belum diketahui keberadaannya.
Latar belakang Demokrasi Terpimpin
Berikut adalah latar belakang dicetuskannya sebuah sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno :
- Segi keamanan nasional: Terdapat banyaknya gerakan separatis terjadi pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.
- Segi perekonomian : Sering terjadinya pergantian kabinet masa demokrasi liberal yang menyebabkan program yang dirancang oleh kabinet tidak bsa dijalankan secara utuh, hingga pembangunan ekonomi menjadi tersendat.
- Segi politik : Konstituante gagal dalam menyusun Undang Undang Dasar baru untuk menggantikan UUDS 1950.
Masa
Demokrasi Terpimpin pertama kali dicetuskan Presiden Soekarno yang
diawali oleh anjuran Soekarno supaya Undang-Undang yang dipakai untuk
menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan
sejumlah pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak
lanjut, diadakan pemungutan suara yang diikuti seluruh anggota
konstituante . Pemungutan suara dilakukan dalam rangka mengatasi konflik
yang timbul akibat dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno
tersebut.
Hasil dari pemungutan suara menunjukan bahwa :
- 269 orang setuju kembali kepada UUD 1945
- 119 orang tidak setuju kembali kepada UUD 1945
Melihat
dari hasil voting, usulan untuk kembali kepada UUD 1945 tidak bisa
direalisasikan. Hal ini disebabkan karna jumlah anggota konstituante
yang menyetujui usulan itu tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang sudah
ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950.
Bertolak dari hal itu,
Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut dengan Dekret
Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 :
- Tidak berlaku kembali UUDS 1950
- Berlakunya UUD 1945
- Dibubarkannya konstituante
- Pembentukan MPRS dan DPAS
Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin
1. Kekuasaan Presiden
Pada
sistem demokrasi terpimpin, presiden berperan sebagai penguasa
tertinggi di dalam suatu negara. Di Indonesia sistem pemerintahan ini
diberlakukan pada 5 Juli 1959, dimana negara Indonesia berada di bawah
pemerintahan Presiden Soekarno kala itu.
Dengan
berlakukan sistem demokrasi terpimpin, presiden Soekarno pada masa itu
dapat mengubah berbagai peran dari wakil rakyat yang dianggap tidak
sejalan dengan kehendaknya, khususnya di bidang politik.
2. Peran Partai Politik Terbatas
Pada
masa berlakunya sistem demokrasi terpimpin, peran partai politik
menjadi sangat terbatas. Keberadaan partai politik seolah-olah hanya
untuk menjadi pendukung berbagai kebijakan presiden Soekarno.
3. Peran Militer Semakin Besar
Pada
masa demokrasi terpimpin, peran militer di Indonesia sangat kuat. Masa
itu militer memiliki dua fungsi (dwifungsi), yaitu sebagai garda
pertahanan negara dan juga berperan pada pemerintahan. Kuatnya peran
militer pada pemerintahan ternyata mengakibatkan kekacauan politik di
Indonesia.
4. Paham Komunisme Berkembang
Pada
masa itu, hubungan antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis
Indonesia (PKI) semakin baik. Dukungan PKI terhadap Presiden Soekarno
dimanfaatkan dengan baik sehingga paham komunisme berkembang pesat pada
masa itu.
5. Anti Kebebasan Pers
Pers
yang memiliki peran sebagai penyambung suara rakyat pada sistem politik
dibatasi oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terhadap pers tersebut
membuat sebagian besar media menutup diri dan tidak berani mengedarkan
berita karena adanya ancaman dicekal.
6. Sentralisasi Pemerintah Pusat
Sistem
demokrasi terpimpin menimbulkan ketidakadilan, salah satunya adalah
pemerintahan yang dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Peran
partai politik semakin tidak jelas dalam pemerintahan sehingga
menimbulkan kekacauan.
7. Terjadi Pelanggaran HAM
Kebebasan
pers yang terkekang, sentralisasi pemerintah pusat, dan peran militer
yang sangat besar berdampak pada meningkatnya tindakan semena-mena
terhadap masyarakat. Pelanggaran HAM sering dilakukan oleh pemerintah jika menemukan masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah.
Dampak Demokrasi Terpimpin
Sebagai suatu sistem demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia, sistem demokrasi terpimpin memilki beberapa dampak bagi masyarakat luas.Adapun dampak-dampak tersebut bisa berupa dampak positif maupun dampak negatif, yang mana di antaranya ialah sebagai berikut.
1. Dampak positif
- Negara Indonesia terhindar dari adanya perpecahan, pertikaian dan krisis yang tidak berkesudahan.
- Negara Indonesia dapat mengembalikan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai pedoman guna menjalankan pemerintahan.
- Adanya sistem demokrasi yang dicetuskan oleh presiden pertama Republik Indonesia tersebut menjadi awal terbentuknya beberapa lembaga tinggi negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).
2. Dampak negatif
- Terdapatnya penyalahgunaan terhadap kekuasaan oleh Presiden, anggota MPR dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya karena mempunyai kekuasaan yang besar.
- Pemberlakuan dua fungsi atau dwifungsi militer sehingga militer bisa ikut berpolitik.
Tidak dipungkiri hal yang serupa juga dialami pada sistem demokrasi terpimpin.
Kesimpulan
Dari uraian di atas maka dapat diambil
suatu kesimpulan bahwa demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi
dimana semua pemikiran dan keputusan jalannya pemerintahan terpusat pada
seorang kepala negara.
Ciri-Cirinya antara lain:
- Mendominasinya Kekuasaan Presiden atas jalannya pemerintahan
- Terbatasnya peranan partai politik dalam mengambil keputusan dalam pemerintahan
- Semakin kuatnya peranan militer dalam politik
- Terbatasnya kebebasan pers terutama dalam mengeluarkan pendapat yang berkaitan tentang politik dalam negeri.
Demikian tulisan yang membahas tentang
demokrasi terpimpin, yang dilengkapi dengan ciri-cirinya. Semoga tulisan
ini dapat memberikan manfaat terutama dalam menambah wawasan kamu, jika
ada kesalahan mohon maaf cukup sekian dan terimakasih.
Penelusuran yang terkait dengan Pengertian Demokrasi Terpimpin
- rangkuman demokrasi terpimpin
- tujuan demokrasi terpimpin
- dampak demokrasi terpimpin
- pelaksanaan demokrasi terpimpin
- ciri-ciri demokrasi terpimpin
- contoh demokrasi terpimpin
- kebijakan demokrasi terpimpin
- makalah demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965
- penyimpangan demokrasi terpimpin
- istilah demokrasi terpimpin diperkenalkan oleh
- kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin
- demokrasi liberal
Post a Comment for "Pengertian Demokrasi Terpimpin Meliputi Ciri-Ciri, Latar Belakang, dan Tujuan"