Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang dan Masuknya Jepang ke Indonesia

Interaksi Indonesia Jepang

1. Masuknya Jepang ke Indonesia

Meletusnya Perang Asia Pasifik diawali dengan serangan Jepang ke Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour (Hawai) pada tanggal 7 De-sember 1941. Keesok harinya, yakni tanggal 8 Desember 1941, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda mengumumkan perang kepada Jepang sehingga
berkobarlah Perang Asia Pasifik. Jepang yang sebelumnya telah menyerbu Cina (1937) dan Indocina dengan
taktik gerak cepat melanjutkaqn serangan ke sasaran berikutnya, yaitu Muangthai, Burma, Malaya, Filipina, dan Hindia Belanda (Indonesia). Untuk menghadapi agresi dan ofensif militer Jepang, pihak Sekutu membentuk pasukan gabungan yang dalam komando ABDACOM (American, British, Dutch, and Australia
Command = gabungan tentara Amerika Serikat, Inggris, Belanda dan Australia) di bawah pimpinan Letjen H. Ter Poorten yang juga menjabat Panglima Tentara Hindia Belanda (KNIL).

Di Indonesia, Jepang memperoleh kemajuan yang pesat. Di awali dengan menguasai Tarakan selanjutnya Jepang menguasai Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Palembang, Batavia (Jakarta), Bogor terus ke Subang, dan terakhir Kalijati. Dalam waktu yang singkat Indonesia telah jatuh ke tangan Jepang. Penyerahan tanpa syarat oleh Letjen H. Ter Poorten selaku Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Sekutu kepada Angkatan Perang Jepang di bawah pimpinan Letjen Hitosyi Imamura pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati menandai berakhirnya kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia dan digantikan oleh kekuasaan Kemaharajaan Jepang. Berbeda dengan zaman Belanda yang merupakan pemerintahan sipil maka zaman Jepang merupakan pemerintahan militer. Pemerintahan militer Jepang di Indonesia terbagi atas tiga wilayah kekuasaan berikut ini.

Tentara XVI (Angkatan Darat) memerintah atas wilayah Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta.
Tentara XXV (Angkatan Darat) memerintah atas wilayah Sumatra yang berpusat di Bukittinggi.
Armada Selatan II (Angkatan Laut) memerintah atas wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua berpusat di Makassar.

Pemerintahan pada wilayah masing-masing tersebut dipimpin oleh kepala staf tentara/armada dengan gelar gunseikan (kepala pemerintahan militer) dan kantornya disebut gunseikanbu.

2. Tanggapan Para Tokoh Nasionalis

Masuknya tentara Jepang ke Indonesia pada awalnya mendapat sambutan baik dari penduduk setempat. Tokoh-tokoh nasional Indonesia, seperti Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta bersedia melakukan kerja sama dengan pihak pendudukan Jepang. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya kerja sama itu, antara lain sebagai berikut.

Kebangkitan bangsa-bangsa Timur. Orang Timur memandang kemenangan Jepang sebagai suatu kemenangan Asia atas Eropa. Hal ini terpengaruh propaganda Jepang, yakni pembebasan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan bangsa-bangsa Barat.
Adanya Ramalan Jayabaya yang hidup di kalangan rakyat bahwa akan datang orang-orang kate ( Jepang) yang akan menguasai Indonesia selama "seumur jagung" dan sesudahnya kemerdekaan akan dicapai.
Sikap keras pemerintah Hindia Belanda menjelang akhir kekuasaannya. Pemerintah Belanda menolak Petisi Sutardjo (1936), dan juga menolak uluran tangan GAPI dengan slogan "Indonesia Berparlemen"(1939). Itu semua meyakinkan tokoh-tokoh pergerakan nasional bahwa dari pihak kolonial Belanda tidak dapat diharapkan apa-apa yang menyangkut kemerdekaan. Sebaliknya dari pihak Jepang sejak semula telah bicara mengenai kemerdekaan bangsa-bangsa Asia.
Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda kaum nasionalis selalu ditekan, sebaliknya pada zaman pendudukan Jepang golongan nasionalis diajak bekerja sama. Itulah sebabnya jika zaman Hindia Belanda sebagai besar tokoh nasionalis mengambil sikap nonkooperatif maka pada zaman pendudukan Jepang sebagian besar mengambil sikap kooperatif.

Dengan demikian, tokoh-tokoh pergerakan nasional dalam perjuangannya menyesuaikan diri dengan memasuki dan bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Di samping itu, juga ada yang menempuh bergerak di bawah tanah, baik dengan atau tanpa menggunakan alat-alat pemerintah Jepang.

Pergerakan Nasional pada Masa Pendudukan Jepang

Pergerakan Nasional pada masa pendudukan Jepang menempuh cara-cara sebagai berikut.

1. Perjuangan Terbuka Melalui Organisasi Bentukan Jepang

a. Gerakan 3 A
Usaha pertama kali yang dilakukan Jepang untuk memikat dan mencari dukungan membantu kemenangannya dalam rangka pembentukan negara Asia Timur Raya adalah Gerakan 3 A yang mempunyai semboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia . Organisasi tersebut dicanangkan pada bulan April 1942. Gerakan 3 A ini dipimpin oleh Hihosyi Syimizu (propagandis Jepang) dan Mr. Samsudin (Indonesia). Untuk mendukung gerakan tersebut dibentuklah barisan pemuda dengan nama Pemuda Asia Raya di bawah pimpinan Sukarjo Wiryopranoto dengan menerbitkan surat kabar Asia Raya.

b. Pusat Tenaga Rakyat (Putera)
Gerakan 3 A dianggap tidak efektif sehingga dibubarkan. Pada bulan Maret 1943 pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera) yang dipimpin oleh Empat Serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. Tujuannya memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Bagi Indonesia untuk membangun dan menghidupkan kembali aspirasi bangsa yang tenggelam akibat imperialisme Belanda. Untuk mencapi tujuan tersebut maka kegiatan yang harus dilakukan meliputi menimbulkan dan memperkuat kewajiban dan rasa tanggung jawab rakyat dalam menghapus pengaruh Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat; mengambil bagian dalam usaha mempertahankan Asia Raya; memperkuat rasa persaudaraan Indonesia–Jepang;mengintensifkan pelajaran bahasa Jepang; memperhatikan tugas dalam bidang sosial ekonomi.

c. Badan Pertimbangan Pusat (Cuo Sangi In)
Cuo Sangi In adalah suatu badan yang bertugas mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaaan mengenai soal-soal politik, dan menyarankan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer Jepang. Badan ini dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1943 yang beranggotakan 43 orang (semuanya orang Indonesia) dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya.

d. Himpunan Kebaktian Jawa (Jawa Hokokai)
Putera oleh pihak Jepang dianggap lebih bermanfaat bagi Indonesia daripada untuk Jepang. Akibatnya, pada tanggal 1 Januari 1944 Putera diganti dengan organisasi Jawa Hokokai. Tujuannya adalah untuk menghimpun kekuatan rakyat dan digalang kebaktiannya. Di dalam tradisi Jepang, kebaktian ini memiliki tiga dasar, yakni pengorbanan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bakti. Tiga hal inilah yang
dituntut dari rakyat Indonesia oleh pemerintah Jepang. Dalam kegiatannya, Jawa Hokokai menjadi pelaksana distribusi barang yang dipergunakan untuk perang, seperti emas, permata, besi, dan alumunium dan lain-lain yang dianggap penting untuk perang.

e. Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI)
Satu-satunya organisasi pergerakan nasional yang masih diperkenankan berdiri pada masa pendudukan Jepang ialah MIAI. Golongan ini memperoleh kelonggaran karena dinilai paling anti-Barat sehingga akan mudah dirangkul. MIAI diakui sebagai organisasi resmi umat Islam dengan syarat harus mengubah asas dan tujuannya. Kegiatannya terbatas pada pembentukan baitul mal (badan amal) dan menyelenggarakan peringatan harihari besar keagamaan. Dalam asas dan tujuan MIAI yang baru ditambahkan kalimat "turut
bekerja dengan sekuat tenaga dalam pekerjaan membangun masyarakat baru, untuk mencapai kemakmuran bersama di lingkungan Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon". MIAI sebagai organisasi tunggal Islam
golongan Islam, mendapat simpati yang luar biasa dari kalangan umat Islam. Kegiatan MIAI dirasa sangat membahayakan bagi Jepang sehingga dibubarkan dan digantikan dengan nama Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang disahkan oleh gunseikan pada tanggal 22 Nopember 1943 dengan K.H. Hasyim Asy'ari sebagai ketuanya.

2. Perjuangan Bawah Tanah

Perjuangan bawah tanah pada umumnya dilakukan oleh para pemimpin bangsa kita yang bekerja diinstansi-instansi pemerintah Jepang. Jadi, mereka kelihatannya sebagai pegawai, namun dibalik itu mereka melakukan kegiatan yang bertujuan menghimpun dan mempersatukan rakyat meneruskan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Perjuangan bawah tanah terdapat di berbagai daerah, seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, dan Medan. Di Jakarta ada beberapa kelompok yang melakukan perjuangan bawah tanah. Kelompok-kelompok tersebut, antara lain sebagai berikut.

a. Kelompok Sukarni
Pada masa pendudukan Jepang, Sukarni bekerja di Sendenbu atau Barisan Propaganda Jepang bersama Moh. Yamin. Gerakan ini dilakukan dengan menghimpun orang-orang yang berjiwa revolusioner, menyebarkan cita-cita kemerdekaan, dan membungkam kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jepang.Untuk menutupi gerakannya, Kelompok Sukarni mendirikan asrama politik dengan nama Angkatan Baru Indonesia. Di dalam asrama inilah para tokoh pergerakan nasional yang lain, seperti Ir. Soekarno,
Drs. Moh. Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, dan Mr. Sunaryo mendidik para pemuda yang berkaitan dengan pengetahuan umum dan masalah politik.

b. Kelompok Ahmad Subarjo
Ahmad Subarjo ada masa pendudukan Jepang menjabat sebagai Kepala Biro Riset Kaigun Bukanfu (Kantor Perhubungan Angkatan Laut) di Jakarta. Ahmad Subarjo berusaha menghimpun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja dalam AngkatanLaut Jepang. Atas dorongan dari kelompok Ahmad Subarjo inilah maka Angkatan Laut berhasil mendirikan asrama pemuda dengan nama Asrama Indonesia Merdeka. Di Asrama Merdeka inilah para pemimpin bangsa Indonesia memberikan pelajaranpelajaran yang secara tidak langsung menanamkan semangat nasionalisme kepada para pemuda Indonesia.

c. Kelompok Sutan Syahrir
Kelompok Sutan Syahrir berjuang secara diam-diam dengan menghimpun mantan teman-teman sekolahnya dan rekan seorganisasi pada zaman Hindia Belanda. Dalam perjuangannya, Syahrir menjalin hubungan dengan pemimpin-pemimpin bangsa yang terpaksa bekerja sama dengan Jepang. Syahrir memberi pelajaran di Asrama Indonesia Merdeka milik Angkatan laut Jepang (Kaigun) bersama dengan Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ahmad Subarjo, dan Iwa Kusuma Sumantri.

d. Kelompok Pemuda
Kelompok pemuda ini pada masa pendudukan Jepang mendapat perhatian khusus sebab akan digunakan untuk menjalankan kepentingan Jepang. Pemerintahn militer Jepang menanamkan pengaruhnya melalui kursus-kursus dan lembaga-lembaga pendidikan, seperti kursus di Asrama Angkatan Baru Indonesia yang didirikan oleh Angkatan Laut Jepang. Akan tetapi, para pemuda Indonesia tidak mudah termakan oleh propaganda Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, di Jakarta ada dua kelompok pemuda yang aktif berjuang yang terhimpun dalam Ika Gaigakhu (Sekolah Tinggi Kedokteran) dan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Pelajar Indonesia (BAPEPPI). Organisasi inilah yang aktif berjuang bersama kelompok yang lain. Tokoh-tokohnya, antara lain Johan Nur, Eri Sadewa, E.A.Ratulangi,dan Syarif Thayeb.

3. Perjuangan Bersenjata

Para pemimpin pergerakan nasional semakin tidak tahan menyaksikan penderitaan dan kesengsaraan rakyat yang memilukan. Oleh karena itu, sebagian dari mereka mulai bangkit menentang Jepang dengan cara perlawanan senjata. Perlawanan bersenjata terhadap Jepang terjadi diberbagai daerah, antara lain sebagai berikut.

Di Aceh, perlawanan meletus di daerah Cot Plieng pada bulan November 1942 di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Perlawanan ini akhirnya dapat ditumpas oleh tentara Jepang dan Abdul Jalil mati ditembak.
Di Jawa Barat, perlawanan meletus pada bulan Februari 1944 yakni di daerah Sukamanah di bawah pimpinan K.H. Zainal Mustafa. Ia tidak tahan lagi melihat kehidupan rakyat yang sudah semakin melarat dan menderita akibat beban bermacam-macam setoran dan kerja paksa. Di samping itu, K.H. Zainal Mustafa juga menolak melakukan seikeirei, hal ini dinilai bertentangan dengan ajaran Islam sehingga ia menghimpun rakyat untuk melawan Jepang.
Di Aceh, perlawanan muncul lagi pada bulan Nopember 1944 yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Giyugun di bawah pimpinan Teuku Hamid. Ia bersama satu peleton anak buahnya melarikan diri ke hutan kemudian melakukan perlawanan. Untuk menumpas pemberontakan ini, Jepang melakukan siasat yang licik, yakni menyandera seluruh anggota keluarganya. Dengan cara ini akhirnya Teuku Hamid menyerah dan pasukannya bubar.
Di Blitar, perlawanan meletus pada tanggal 14 Februari 1945 di bawah pimpinan Supriyadi, seorang Komandan Pleton I Kompi III dari Batalion II Pasukan Peta di Blitar. Perlawanan di Blitar ini merupakan perlawanan terbesar pada masa pendudukan Jepang.

Dampak Pendudukan Jepang dalam Berbagai Aspek Kehidupan

1. Kehidupan Politik

Sejak awal pemerintahannya, Jepang melarang bangsa Indonesia berserikat dan berkumpul. Oleh karena itu, Jepang membubarkan organisasi-organisasi pergerakan nasional yang dibentuk pada masa Hindia Belanda, kecuali MIAI. MIAI kemudian dibubarkan dan digantikan dengan Masyumi. Para tokoh pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang mengambil sikap kooperatif. Dengan sikap kooperatif, mereka banyak yang duduk dalam badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang, seperti Gerakan 3 A, Putera, dan Cuo Sangi In. Selain itu, pata tokoh pergerakan nasional juga memanfaatkan kesatuan-kesatuan pertahanan yang telah dibentuk oleh Jepang, seperti Jawa Hokokai, Heiho, Peta, dan sebagainya. Kebijaksanaan pemerintah Jepang tersebut bertujuan untuk menarik simpati dan mengerahkan rakyat
Indonesia untuk membantu Jepang dalam perang melawan Sekutu, namun kenyataannya dimanfaatkan oleh para tokoh pergerakan nasional sehingga lebih banyak memberikan keuntungan bagi perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, pemerintah Jepang berhasil melakukan pengekangan terhadap berbagai kegiatan pergerakan nasional, namun tidak berhasil mengekang berkembangnya kesadaran nasional bangsa Indonesia menuju Indonesia merdeka.

2. Kehidupan Ekonomi

Jepang berusaha untuk mendapatkan dan menguasai sumber-sumber bahan mentah untuk industri perang. Jepang membagi rencananya dalam dua tahap.

Tahap penguasaan, yakni menguasai seluruh kekayaan alam termasuk kekayaan milik pemerintah Hindia Belanda.
Tahap penyusunan kembali struktur ekonomi wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan perang. Sesuai dengan tahap ini maka pola ekonomiperang direncanakan bahwa setiap wilayah harus melaksanakan autarki.

Memasuki tahun 1944 tuntutan kebutuhan pangan dan perang makin meningkat. Pemerintah Jepang mulai melancarkan kampanye pengerahan barang dan menambah bahan pangan secara besar-besaran yang dilakukan oleh Jawa Hokokai melalui nagyo kumiai (koperasi pertanian), dan instansi pemerintah lainnya. Pengerahan bahan makanan ini dilakukan dengan cara penyerahan padi atau hasil panen lainnya kepada pemerintah. Dari jumlah hasil panen, rakyat hanya boleh memiliki 40 %, 30 % diserahkan kepada pemerintah, dan 30 % lagi diserahkan lumbung untuk persediaan bibit. Tindakan pemerintah ini menimbulkan kesengsaraan. Penebangan hutan (untuk pertanian) menyebabkan bahaya banjir, penyerahan hasil panen dan
romusa menyebabkan rakyat kekurangan makan, kurang gizi, dan stamina menurun. Akibatnya, bahaya kelaparan melanda di berbagai daerah dan timbul berbagai penyakit serta angka kematian meningkat tajam. Bahkan, kekurangan sandang menyebabkan sebagian besar rakyat di desa-desa telah memakai pakaian dari karung goni atau "bagor", bahkan ada yang menggunakan lembaran karet.

3.Mobilitas Sosial

Di samping menguras sumber daya alam, Jepang juga melakukan eksploitasi tenaga manusia. Hal ini akan membawa dampak terhadap mobilitas sosial masyarakat Indonesia. Puluhan hingga ratusan ribu penduduk desa yang kuat dikerahkan untuk romusa membangun sarana dan prasarana perang, seperti jalan raya, jembatan, lapangan udara, pelabuhan, benteng bawah tanah, dan sebagainya. Mereka dipaksa bekerja keras (romusa) sepanjang hari tanpa diberi upah, makan pun sangat terbatas. Akibatnya,banyak yang kelaparan, sakit dan meninggal ditempat kerja. Untuk mengerahkan tenaga kerja yang banyak, di tiap-tiap desa dibentuk panitia pengerahan tenaga yang disebut Rumokyokai. Tugasnya menyiapkan tenaga sesuai dengan jatah yang ditetapkan. Untuk menghilangkan ketakutan penduduk dan menutupi rahasia itu maka Jepang menyebut para romusa dengan sebutan prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja. Menurut catatan sejarah, jumlah tenaga kerja yang dikirim ke luar Jawa, bahkan ke luar negeri seperti ke Burma, Malaya, Vietnam, dan Mungthai/Thailand mencapai 300.000 orang. Pada bulan Januari 1944, Jepang memperkenalkan sistem tonarigumi (rukun tetangga). Tonarigumi merupakan kelompok-kelompok yang masingmasing terdiri atas 10–20 rumah tangga. Maksud diadakannnya tonarigumi adalah untuk mengawasi penduduk, mengendalikan, dan memperlancar kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Dengan adanya perang yang makin mendesak maka tugas yang dilakukan Tonarigumi adalah mengadakan latihan tentang pencegahan bahaya udara, kebakaran, pemberantasan kabar bohong,dan mata-mata musuh.

4. Birokrasi

Pada pertengahan tahun 1943, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik mulai terdesak, maka Jepang memberi kesempatan kepada bangsa Indonsiauntuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan negara. Untuk itu pada tanggal 5 September 1943, Jepang membentuk Badan Pertimbangan Karesidenan (Syu Sangi Kai) dan Badan Pertimbangan Kota Praja Istimewa(Syi Sangi In). Banyak orang Indonesia yang menduduki jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan, seperti Prof. Dr. Husein Jayadiningrat sebagai Kepala
Departemen Urusan Agama (1 Oktober 1943) dan pada tanggal 10 November 1943 Sutardjo Kartohadikusumo dan R.M.T.A. Surio masing-masing diangkat menjadi Kepala Pemerintahan (Syikocan) di Jakarta dan Banjarnegara. Di samping itu, ada enam departemen (bu) dengan gelar sanyo, seperti berikut.

Ir. Soekarno, Departemen Urusan Umum (Somubu).
Mr. Suwandi dan dr. Abdul Rasyid, Biro Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Dalam Negeri (Naimubu-Bunkyoku).
Dr. Mr. Supomo, Departemen Kehakiman (Shihobu).
Mochtar bin Prabu Mangkunegoro, Departemen Lalu Lintas (Kotsubu).
Mr. Muh. Yamin, Departemen Propaganda (Sendenbu).
Prawoto Sumodilogo, Departemen Ekonomi (Sangyobu).

Dengan demikian masa pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak yang sangat besar dalam birokrasi pemerintahan.

5. Militer

Situasi Perang Asia Pasifik pada awal tahun 1943 mulai berubah. Sikap ofensif Jepang beralih ke defensif. Jepang menyadari bahwa untuk kepentingan perang perlu dukungan dari penduduk masing-masing daerah yang didudukinya. Itulah sebabnya, Jepang mulai membentuk kesatuan-kesatuan semimiliter dan militer untuk dididik dan dilatih secara intensif di bidang militer. Di Indonesia ada beberapa kesatuan pertahanan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang, seperi berikut.

a. Kesatuan Pertahanan Semimiliter

Seinendan (Barisan Pemuda)

Seinendan dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Anggotanya terdiri atas para pemuda yang berusia antara 14–22 tahun. Mereka dididik militer agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Akan tetapi, tujuan yang sebenarnya ialah mempersiapkan pemuda untuk dapat membantu Jepang dalam menghadapi tentara Sekutu dalam Perang Asia Pasifik.

Keibodan (Barisan Pembantu Polisi)

Keibodan dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Anggotanya terdiri atas para pemuda yang berusia 26–35 tahun dengan tugas, seperti menjaga lalu lintas, pengamanan desa, dan lain-lain. Barisan ini di Sumatra disebut Bogodan, sedangkan di Kalimantan dikenal dengan nama Borneo Konan Hokokudan.

Fujinkai (Barisan Wanita)

Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Anggotanya terdiri atas para wanita berusia 15 tahun ke atas. Mereka juga diberikan latihanlatihan dasar militer dengan tugas untuk membantu Jepang dalam perang.

Jibakutai (Barisan Berani Mati)

Jibakutai dibentuk pada tanggal 8 Desember 1944. Barisan ini rupanya mendapatkan inspirasi dari pilot Kamikaze yang sanggup mengorbankan nyawanya dengan jalan menabrakkan pesawatnya kepada kapal perang musuh.

b. Kesatuan Pertahanan Militer

Heiho (Pembantu Prajurit Jepang)

Heiho adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Mereka yang diterima menjadi anggota adalah yang memenuhi syarat, antara lain berbadan sehat, berkelakuan baik, berpendidikan terendah SD, dan berumur 18–25 tahun. Mereka dilatih kemiliteran secara lengkap dan setelah lulus dimasukkan ke dalam kesatuan militer Jepang dan dikirim ke medan pertempuran, seperti ke Kepulauan Salomon, Burma, dan Malaya.

Peta ( Pembela Tanah Air)

Peta dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943, dengan tugas mempertahankan tanah air. Pembentukan PETA ini atas permohonan Gatot Mangkuprojo kepada Panglima Tertinggi Jepang Letjen Kumakichi Harada tanggal 7 September 1943. Untuk menjadi anggota Peta para pemuda dididik di bidang militer secara khusus di Tangerang, di bawah pimpinan Letnan Yamagawa. Untuk menjadi komandan Peta , mereka dididik secara khusus lewat Pendidikan Calon Perwira di Bogor. Dari pasukan Peta ini muncul tokoh-tokoh nasional yang militan, seperti Jenderal Soedirman, Jenderal Gatot Subroto, Jenderal Ahmad Yani, Supriyadi, dan sebagainya. Dengan demikian, pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak yang sangat besar dalam bidang kemiliteran. Pemuda-pemuda yang tergabung dalam organisasi, baik semimiliter maupun militer menjadi pemuda-pemuda yang terdidik dan terlatih dalam kemiliteran. Hal ini sangat penting artinya dalam perjuangan, baik untuk merebut kemerdekaan, maupun untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

6. Pendidikan, Penggunaan Bahasa Indonesia, dan Kebudayaan

Pendidikan

Zaman pendudukan Jepang, pendidikan di Indonesia mengalami kemerosotan drastis, jika dibandingkan zaman Hindia Belanda. Jumlah sekolah dasar (SD) menurun dari 21.500 menjadi 13.500 dansekolah menengah dari 850 menjadi 20. Oleh Jepang sekolah-sekolah dan perguruanperguruan dijadikan tempat indoktrinasi. Melalui pendidikan dibentuk kaderkader untuk memelopori dan melaksanakan konsepsi Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Sistem pengajaran dan struktur kurikulum ditujukan untuk keperluan Perang Asia Pasifik

Penggunaan Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar digunakan di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran utama, sedangkan bahasa Jepang diberikan sebagai mata pelajaran wajib. Surat kabar dan radio juga menggunakan bahasa Indonesia sehingga mempercepat penyebarluasan bahasa Indonesia. Begitu juga papan nama toko, nama rumah makan, perusahaan dan sebagainya yang menggunakan bahasa Belanda harus diganti dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Dengan meluasnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi maka akan mempercepat dan mempertebal semangat kebangsaan menunju integrasi bangsa.

Kebudayaan

Bahasa Indonesia adalah salah satu unsur kebudayaan sehingga dengan digunakannya bahasa Indonesia secara luas akan mendukung perkembangan kebudayaan Indonesia. Pada tanggal 20 Oktober 1943 atas desakan dari beberapa tokoh Indonesia didirikanlah Komisi (Penyempurnaan) Bahasa Indonesia. Tugas Komisi adalah menentukan terminologi, yaitu istilah-istilah modern dan menyusun suatu tata bahasanormatif dan menentukan kata-kata yang umum bagi bahasa Indonesia. Susunan Kepengurusan Komisi Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut.

Ketua : Mori ( Kepala kantor Pengajaran).
Wakil Ketua: Iciki
Penulis : Mr. R. Suwandi
Penulis Ahli: Mr.S. Takdir Alisjabana
Anggota : Abas St. Pamuntjak, Mr. Amir Syarifuddin, Armien Pane

Di bidang sastra, pada zaman Jepang juga berkembang baik. Hasil karya sastra, seperti roman, sajak, lagu, lukisan, sandiwara, dan film. Agar hasil karya sastra tidak menyimpang dari tujuan Jepang, maka pada tanggal 1 April 19943 di Jakarta didirikan Pusat Kebudayaan degan nama Keimin Bunko Shidosho. Hasil karya sastra yang terbit, seperti Cinta Tanah Air karya Nur Sutan Iskandar, Palawija karya Karim Halim, Angin Fuji karya Usmar Ismail. Gubahan untuk drama, seperti Api dan Cintra karya Usman Ismail; Topan di Atas Asia dan Intelek Istimewa karya El Hakim (dr. Abu Hanifah). Mengenai seni musik, komponis C. Simandjuntak berhasil menciptakan lagu Tumpah Darahku dan Maju Putra-Putri Indonesia

Aktivitas Perjuangan dalam Mempersiapkan Kemerdekaan

1. Terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPIPKI)

Sampai pertengahan tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang AsiaPasifik sudah sangat terdesak. Di berbagai medan pertempuran, Jepang menderita kekalahan. Pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo, Perdana Menteri Kuniaki Koiso (pengganti Tojo) memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari kepada rakyat Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945 penguasa pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, Letjen Kumakichi Harada mengumumkan terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI = Dokuritsu Junbi Cosakai).

Ketua : dr. R.T. Rajiman Wediodiningrat
Anggota : 60 orang
Tugasnya : mempelajari dan menyelidiki berbagai hal penting yang menyangkut negara Indonesia merdeka.

Peresmian (pelantikan) baru dilangsungkan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Cuo Sangi In, Jakarta. Pelantikan itu dihadiri oleh seluruh anggota dan pembesar Jepang, yaitu Jenderal Itagaki dan Jenderal Yaiciro. Pada saat itu, bendera Merah Putih dikibarkan di samping bendera Hinomoru. Peristiwa tersebut telah membangkitkan semangat para anggota dalam usahanya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selama BPUPKI dibentuk telah mengadakan dua kali sidang, yakni:

a. Masa Sidang Pertama (29 Mei–1 Juni 1945)
Dalam sidang ini dibicarakan masalah dasar negara. Pada pada sidang pertama, muncul tiga tokoh pembicara yang mengemukakan konsepnya. Mereka berturut-turut ialah Mr. Moh. Yamin, Prof. Dr. Mr. Supomo, dan Ir. Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945 dalam pidatonya Mr. Muh. Yamin mengemukakan tentang asas dasar kesatuan negara Indonesia merdeka, yakni
sebagai berikut:

peri kebangsaan;
peri kemanusiaan;
peri ketuhanan;
peri kerakyatan;
kesejahteraan rakyat.

Pembicara kedua, Prof. Dr. Mr. Supomo yang tampil pada tanggal 31 Mei 1945 dan mengemukakan dasar negara untuk Indonesia merdeka sebagai berikut:

paham negara kesatuan;
perhubungan negara dan agama;
sistem badan permusyawaratan;
sosialisme Indonesia;
hubungan antarbangsa.

Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno tampil berbicara tentang dasar negara Indonesia merdeka yang juga atas lima dasar, yakni sebagai berikut:

kebangsaan Indonesia;
internasionalisme atau peri kemanusiaan;
mufakat atau demokrasi;
kesejahteraan sosial;
ketuhanan Yang Maha Esa.

Kelima asas itu atas petunjuk seorang ahli bahasa oleh Ir. Soekarno diberi nama Pancasila, kemudian diusulkan menjadi dasar negara Indonesia. Dalam masa sidang tersebut belum di dapat kata sepakat mengenai dasar negara Indonesia. Sebelum persidangan pertama selesai, diadakan reses selama satu bulan lebih. Sebelum memasuki reses, Badan Penyelidik membentuk suatu panitia kecil yang beranggotakan sembilan orang sehingga dikenal dengan sebutan Panitia Sembilan. Anggota Panitia Sembilan, antara
lain Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Cokrosuyoso, Abdulkahar Muzakar, Haji Agus Salim, Mr. Achmad Subardjo, K.H.A. Wachid Hasyim, dan Mr. Moh. Yamin. Panitia Sembilan diketuai oleh Ir. Soekarno. Mereka menghasilkan suatu rumusan yang menggambarkan asas dan tujuan terbentuknya negara Indonesia merdeka, akhirnya diterima dan ditanda tangani pada tanggal 22 Juni 1945. Oleh Moh.Yamin rumusan Panitia Sembilan itu diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.
Di dalam Piagam Jakarta Alinea ke-4 dirumuskan asas falsafah negara Indonesia Merdeka, yaitu sebagai berikut:

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankkan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya.
Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Persatuan Indonesia.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah mengalami beberapa perubahan, terutama rumusan dasar negara (sila pertama), Piagam Jakarta kemudian dijadikan Pembukaan UUD 1945.

b. Masa Sidang Kedua (10-17 Juli 1945)
Pada sidang yang kedua ini BPUPKItelah membentuk tiga buah panitia, yakni:

Panitia Perancang UUD, yang diketuai oleh Ir. Soekarno.
Panitia Ekonomi dan Keuangan, diketuai oleh Drs. Moh. Hatta.
Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso.

Dalam sidang yang kedua, BPUPKI akan membahas adalah Rancangan Undang-Undang Dasar. Mereka menyetujui bahwa naskah Pembukaan UUD akan diambilkan dari naskah Piagam Jakarta. Panitia kemudian membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo untuk merumuskannya. Selanjutnya, pada tanggal 14 Juli 1945, Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil kepada sidang yang terdiri atas tiga hal berikut.

pernyataan Indonesia merdeka;
pmbukaan Undang-undang Dasar;
batang tubuh Undang-Undang Dasar.

Sidang BPUPKI menerima bulat hasil kerja panitia. Dengan demikian,BPUPKI telahmenyelesaikan tugasnya sehingga pada tanggal 7 Agustus 1945 dinyatakan bubar. Selanjutnya, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk melanjutkan tugas BPUPKI.

2. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

Sebagai pengganti BPUPKI yang telah menyelesaikan tugasnya maka pada tanggal 7 Agustus 1945 pemerintah Jepang membentuk PPKI atau Dokuritsu Junbi Iinkai. Tiga tokoh pemimpin nasional, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan dr. Radjiman Wediodiningrat berangkat ke Dalat (Vietnam Selatan) atas
panggilan Jendral Terauchi, Panglima Tentara Jepang di Asia Tenggara. Dalam pertemuannya tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyampaikan kepada tiga pemimpin Indonesia tersebut bahwa pemerintah Kemaharajaan Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia (direncanakan 24 Agustus). Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah bekas Hindia Belanda.

Anggota PPKI berjumlah 21 orang yang terdiri atas wakil-wakil dari seluruh Indonesia dengan rincian 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatra, 2 orang wakil dari Sulawesi, dan masing-masing seorang wakil dari Kalimantan, Sunda Kecil (Nusa Tenggara), Maluku, dan penduduk Cina. Yang diangkat sebagai ketua adalah Ir. Soekarno, wakil ketua adalah Drs. Moh. Hatta, sedangkan Mr. Ahmad Soebarjo diangkat sebagai penasihat. Oleh orang Indonesia sendiri, PPKI ditambah enam orang anggota lagi tanpa seizin pemerintah Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan dr. Rajiman Wediodiningrat telah kembali di tanah. Sementara itu, Jepang telah menyerah kepada Sekutu. PPKI dijadikan badan nasional untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Daftar Pustaka:

Ari Listiyani, Dwi. 2009. Sejarah untuk kelas X. Jakarta. Erlangga. J.Sumardianta. 2007. Sejarah untuk SMA/MA kelas X. Jakarta. Erlangga

Ilmuips.my.id - Materi Belajar Gratis